Pemerintah Jepang Rencanakan Perjodohan Penduduk dengan AI

December 10, 2020 4:46 pm
Pemerintah Jepang Rencanakan Perjodohan Penduduk dengan AI

Sekedar untuk formalitas, saya akan kembali mengingatkan bahwa meningkatkan angka kelahiran merupakan salah satu kebijakan utama pemerintah Jepang melihat populasi terus menua. Kali ini Kantor Kabinet Jepang ingin menaikkan angka kelahiran secara tidak langsung dengan meningkatkan jumlah pernikahan baru, dan berencana untuk melakukannya menggunakan program AI.

Menurut arsitek dari inisiatif tersebut, sekitar 25 dari 47 prefektur Jepang saat ini memiliki semacam layanan perjodohan yang dikelola pemerintah untuk para lajang. Pengguna memberikan preferensi mereka dalam aspek usia, pendapatan, dan tingkat pendidikan, dan layanan kemudian memberikan daftar pengguna lain yang memenuhi kriteria mereka. Namun, Kantor Kabinet berpikir sistem seperti itu tidak cukup maju untuk sepenuhnya membantu mengarahkan para lajang menuju hubungan lebih lanjut, dan menginginkan layanan perjodohan yang didukung pemerintah untuk menggunakan sistem AI untuk membantu orang menemukan jodoh mereka dalam aspek kepribadian walaupun kandidat berada di luar rentang usia, penghasilan, atau pendidikan yang ideal bagi mereka.

Sistem AI akan bekerja dengan meminta pengguna menjawab pertanyaan tentang topik seperti hobi dan nilai serta norma pribadi mereka, yang kemudian akan diperhitungkan untuk menemukan kecocokan dengan prospek yang lebih tinggi untuk pernikahan. Saat ini sekitar selusin prefektur memiliki sistem perjodohan AI yang dijalankan pemerintah, dan di poposal rencana tersebut pemerintah pusat akan membayar dua pertiga dari biaya untuk memperkenalkan dan mengoperasikan sistem.

Kelahiran di luar nikah yang direncanakan hampir tidak ada di Jepang, jadi ada logika tertentu untuk meningkatkan jumlah pernikahan dalam rencana keseluruhan untuk meningkatkan jumlah bayi, terutama dengan jumlah pernikahan tahunan di negara tersebut yang turun dari 800.000 di 2000 menjadi 600.000 pada 2019. Namun, pertanyaan besarnya adalah apakah rencana tersebut masuk akal secara ekonomi atau tidak. Misalnya, pada tahun 2018, layanan perjodohan Saitama memperkenalkan AI yang mirip dengan yang diminta oleh Kantor Kabinet dengan biaya sekitar 15 juta yen ke prefektur. Namun, pada tahun 2019, hanya 21 pasangan yang menikah yang bertemu melalui sistem AI (meskipun itu masih lebih dari setengah dari total 38 pernikahan pada tahun 2019 yang dihasilkan dari upaya penjodohan pemerintah Saitama).

Kantor Kabinet sedang mengupayakan persetujuan anggaran sebesar dua miliar yen untuk inisiatif tersebut, yang diharapkan dapat diluncurkan pada awal tahun fiskal di musim semi.

Iya, proposal ini memang mengingatkan pada seri Koi to Uso. Tapi tentu saja sistem ini sifatnya tidak wajib.

Sumber: Soranews